- trending-title
- Kelelahan yang Tak Terlihat: Ketika Rasulullah Saw. Menyimpan Luka untuk Umatnya
Peristiwa Gerakan 30 September 1965
oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal G 30 S/PKI adalah
pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Komunisme masih menjadi
ancaman negara Pancasila. Karenanya, pada level simbolis, seharusnya peringatan
G 30 S/PKI atau Kesaktian Pancasila tetap penting untuk membangkitkan kesadaran
kolektif bangsa Indonesia terhadap ancaman atas kedaulatan negara. G 30 S PKI
merupakan upaya kudeta yang dilakukan PKI untuk mengganti idiologi Pancasila
dengan komunisme.
Jika komunisme adalah anti agama,
maka mereka bukan hanya anti Islam, tetapi juga menolak semua agama. Karena
menjadi ancaman, maka baik pemerintah dan masyarakat seharusnya bersatu untuk
terus secara istikamah melakukan revitalisasi idiologi Pancasila. Perlu
dirumuskan cara yang paling sesuai, cara dan pola baru untuk memahamkan
Pancasila, menghayatinya, mempraktikkan, dan meneladankannya kepada bangsa
Indonesia yang terus berganti generasi dari waktu ke waktu. Bukan dengan
indoktrinasi, pemaksaan dan ancaman, melainkan melalui proses ilmiyah,
kultural, dan penyadaran sistematis yang menancap dalam sanubari warga negara
Indonesia.
Hal lain yang juga penting untuk
mendapatkan perhatian kolektif bangsa ini adalah berikhtiar secara
terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran untuk terus mengingat sejarah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menyadari
betul tentang jatidiri bangsa Indonesia.
Kita sadar sesadar-sadarnya, bahwa
bangsa ini adalah bangsa yang besar. Sudah banyak ulasan yang menggambarkan
kebesaran Indonesia bahkan dibandingkan negara-negara besar dunia dari segi
luas wilayah, lautan, pulau, serta kebesaran (baca: kemajemukan/kebhinekaan)
penduduk, suku bangsa, agama serta budayanya. Sebagai bangsa yang besar,
Indonesia dibangun di atas cita-cita dan konsepsi besar yang mampu menaungi
kebesarannya. Bangsa ini dibangun oleh manusia-manusia besar Indonesia.
Dengan modalitas itu, setiap warga
bangsa Indonesia sudah semestinya selalu berpikir dan berjiwa besar, menyadari
realitas kebesarannya, sekaligus menjawab berbagai tantangannya ke depan.
Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh terombang-ambing, terseret, apalagi
terbelah oleh cara-cara bangsa lain. Cukup kita kembali dan menggali konsepsi
bangsa ini yang termanifestasi dalam platform dan konsepsi kebangsaan kita:
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Bung Karno pernah menyatakan “Tidak
ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara
berjuang sendiri-sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu pada
hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian
yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya,
dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya (Soekarno, 1958).
Apa karakteristik dan kepribadian
bangsa Indonesia yang dimaksud Bung Karno? Ialah Pancasila. Pancasila
memberikan warna (corak) identitas karakter sebagai sebuah bangsa. Maka, jika
ada pentanyaan apa karakter khas bangsa Indonesia, jawabnya adalah Pancasila.
Lima sila dalam Pancasila diambil dan disarikan dari nilai-nilai luhur yang ada
dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia sendiri.
Pancasila merupakan visi peradaban
Indonesia: manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan
yang adil dan beradab, mampu mengembangkan persatuan, penuh kebijaksanaan serta
berkeadilan sosial.
Pancasila adalah titik temu (common
denominator) yang menyatukan keindonesiaan. Pancasila sebagai falsafah dan
norma dasar (ground norm) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (philosophisce
grondslag). Konsekuensinya, Pancasila menjadi dasar negara dan sumber dari
segala sumber hukum dalam bernegara.
Tugas kita hari ini adalah dengan
menanamkan nilai nilai Pancasila secara terus menerus kepada masyarakat
terutama di lembaga pendidikan dan kepada kaum muda Indonesia. Pemerintah juga
harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membina dan memberi
pendidikan akhlak yang baik bagi setiap warga negara. Dengan penanaman nilai
nilai ini, maka akan memberi pemahaman yang baik akan pentingnya meningkatkan
kewaspadaan nasional terhadap bahaya komunisme, demi terwujudnya ketahanan
nasional berdasarkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara.
Walhasil, kita harus bisa
menghadirkan Pancasila dalam ruang nyata kewarganegaraan, kebangsaan dan
kemanusiaan yang ada dalam kehidupan Indonesia. Wujud kehadiran itu
sesungguhnya adalah keberfihakan dan pembelaannya melalui kebijakan, perhatian,
sentuhan, dan intervensi lain yang adil dan manusiawi yang secara nyata mampu
mengubahnya menuju keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Khittah Pancasila
Hari ini, kita perlu menekankan kembali apa yang menjadi “khittah Pancasila”.
Sejak Pancasila lahir, dia memiliki khittahnya. Khittah ini penting, karena
khittah adalah tonggak garis perjuangan dan landasan dasar Pancasila ini ada.
Khittah Pancasila, berada dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya yang melekat
dalam sila-sila Pancasila. Yakni, ketuhanan (al-ilahiyah), kemanusiaan
(al-basyariyyah), persatuan (al-ukhuwwah), kerakyatan (ar-raiyyah), dan
keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtimaiyyah). Lima nilai dan prinsip dasar dasar
ini merupakan satu keutuhan yang tak terpisahkan. Ketuhanan yang Maha Esa,
sebagai sila pertama memberikan nafas sekaligus ruh bagi keseluruhan sila-sila
Pancasila.
Para founding fathers menginginkan
Indonesia menjadi negara yang ber-Tuhan, negara yang rakyatnya juga ber-Tuhan.
Jelas dikatakan oleh Soekarno pada Pidato 1 Juni 1945, yang kemudian
diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, “Bukan saja bangsa Indonesia
ber-Tuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan dan hendaknya
Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.”
Dengan sila ketuhanan ini, nampak
kuat kehendak para pendiri bangsa menjadikan Negara Pancasila sebagai negara
yang religius (religious nation state). Dengan paham tersebut, kita tidak
menganut paham sekuler yang ekstrim yang memisahkan “agama” dan “negara” dan
berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang-ruang privat/komunitas. Meski kita
juga bukan negara agama, dalam arti hanya satu agama yang diakui menjadi dasar
negara Indonesia. Menjadi religious nation state maknanya adalah negara
melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Lebih dari itu agama didorong
untuk memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan norma dan etika
sosial.
Dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara nilai-nilai ketuhanan
(nilai-nilai agama/religiusitas) harus dijadikan sumber etika dan
spiritualitas. Nilai-nilai yang bersifat vertikal-transendental ini menjadi
fundamen etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga sangat jelas
bahwa kebangsaan kita adalah kebangsaan yang berketuhanan.
Konstitusi, UUD 1945 secara tegas
menyatakan bahwa negara ini berdiri di atas dasar ketuhanan. Hal itu dinyatakan
pada Pasal 29 Ayat (1), “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lalu
tegas disebut dalam Ayat (2)-nya, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.”
Oleh karena itu, di negara ini tidak
boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan antikeagamaan. Tidak
boleh ada sikap dan perbuatan yang menghinakan dan menistakan agama. Sama
halnya tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang mengerdilkan peran agama.
Aktualisasi keagamaan bukan saja diberikan ruang, akan tetapi didorong secara
terus menerus untuk menjadi basis moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan demikian, segala upaya sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara sungguh tidak memiliki tempat di Indonesia dan bertentangan dengan
falsafah Pancasila dan UUD 1945.
Ahmad Zayadi (Sekretaris Baznas)